Context.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo berharap angka kemiskinan hanya sebesar 7,5-8,5 persen pada 2023.

“Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen,” ujar Jokowi dalam pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna DPR, Selasa (16/8/2022).

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2022 sudah mencapai 9,54 persen. Dimana angka tersebut sudah jauh lebih rendah dibandingkan September 2021 (9,71 persen) serta Maret 2021 (10,41 persen).  

Maka dari itu Jokowi optimistis angka kemiskinan Indonesia dapat terus menurun pada 2023 mendatang. Apalagi ditambah dengan kondisi pemulihan ekonomi yang sedang dialami Indonesia.

Walaupun harga komoditas global, terkhusus harga pangan dan energi yang sedang melonjak, tetapi pemerintah dapat menentukan target tersebut karena percaya kemiskinan akan tetap menurun dengan adanya bantuan dari APBN sebagai peredam guncangan kenaikan harga tersebut. 

Berdasarkan pidato Jokowi sebagai pengantar rapat RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangan, APBN Indonesia pada 2023 direncanakan akan mencapai angka Rp3.041,7 triliun.

“Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun rupiah,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, target angka kemiskinan disebut cukup realistis karena Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat. Pasalnya, terdapat sejumlah sektor yang mengalami kenaikan drastis dalam triwulan II/2022, seperti sektor perdagangan, infrastruktur, manufaktur, transportasi, dan akomodasi.