Context.id, JAKARTA - Ekonomi Sri Lanka resmi runtuh dan satu-satunya cara untuk dapat kembali bangkit adalah pinjaman dana dari Organisasi Keuangan Internasional (IMF).

Hal ini pun disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Baru Sri Lanka, Wickremesinghe. “Kita sekarang menghadapi situasi yang jauh lebih serius daripada sekedar kekurangan bahan bakar, gas, listrik, dan makanan,” ujar Wickremesinghe dilansir dari Hindustan Times.

Pasalnya, sekarang negara itu sudah tidak bisa membeli bahan bakar impor, karena utang yang lebih besar oleh perusahaan minyaknya. Lalu, Sri Lanka juga tengah menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik berkepanjangan. Bahkan negara ini sudah menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintah yang kurang esensial untuk menghemat cadangan bahan bakar.

Melansir dari Al Jazeera, saat ini tim IMF sudah tiba di Sri Lanka untuk membicarakan tentang bailout atau bantuan penyelamatan. Pasalnya, sebelumnya Sri Lanka telah menyelesaikan diskusi awal dengan IMF, yakni dengan bertukar pikiran mengenai keuangan publik, keberlanjutan utang, sektor perbankan, dan jaminan sosial. 

“Kami bermaksud untuk masuk ke dalam kesepakatan tingkat resmi dengan IMF pada akhir Juli,” ujar Wickremesinghe.

Selain itu, pemerintah Sri Lanka juga sudah berencana untuk mengadakan konferensi dengan negara-negara sekitarnya, seperti India, Jepang, dan China untuk bantuan lebih lanjut. Diketahui, Sri Lanka membutuhkan US$6 miliar atau Rp88 triliun untuk menopang cadangan devisa, membayar tagihan impor, serta menstabilkan mata uangnya.

Namun menurut Al Jazeera, negara ini akan bangkrut dalam beberapa hari karena kehabisan bahan bakar, karena sekalipun diskusi sudah dilakukan dan perjanjian sudah diadakan, tetap butuh berbulan-bulan agar uang bantuan tersebut sampai ke Sri Lanka.

Sebelumnya, negara yang memiliki 22 juta penduduk ini telah gagal dalam menghentikan krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan. Pasalnya, mereka kehabisan devisa untuk membiayai impor makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. 

Adapun krisis ekonomi ini diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan uang dan kebijakan oleh pemerintah saat itu, serta diperparah dengan pukulan dari pandemi yang mematikan sektor pariwisata.