Context.id, JAKARTA - Sudah sebulan lebih larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) diberlakukan. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mencabut larangan tersebut dengan membuka keran ekspor pada Senin (23/5/2022).

“Maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” ujar Presiden Jokowi dikutip dari Youtube Sekretaris Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi berterima kasih kepada para petani sawit karena telah mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Terima kasih kepada petani sawit atas pengertian dan dukungannya terhadap pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar Jokowi.

Pasalnya, ada sekitar 17 juta tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, serta tenaga pendukung lainnya yang terdampak akibat larangan ini. Bahkan pada saat pertama diumumkannya kebijakan ini, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar demo yang dilakukan lebih dari 250 peserta dan diadakan di 22 provinsi secara serentak.

Di sisi lain, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ternyata kebijakan ini tidak hanya berdampak pada petani ataupun produsen kelapa sawit, tetapi juga berdampak pada pemerintah.

Negara berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp6 triliun setiap bulannya. Dengan adanya ekspor, pemerintah bisa mendapatkan dana dari pajak ekspor, pajak penghasilan, serta bea keluar.

“Kami dari sisi Kementerian Keuangan sudah menyampaikan kalau CPO dan seluruh ekspor itu tetap dilakukan pelarangan setiap bulan. Berapa penerimaan kita turun dari pajak ekspor, pajak penghasilan (PPh), bea keluar?” ujar Sri Mulyani.

Apalagi, saat ini harga komoditas dunia sedang melonjak naik karena isu-isu global, seperti kondisi perang dan supply yang turun akibat cuaca buruk. Lalu Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar yang sebenarnya dapat meraih untung dari momentum ini.