Context.id, JAKARTA - Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, harga minyak dunia sedang tinggi-tingginya karena pengaruh konflik Ukraina-Rusia, inflasi Amerika, dan krisis global lainnya. Berdasarkan data dari Trading Economics pada (29/6/2022) pukul 12.52 WIB, harga minyak WTI mencapai US$111.360 per barel dan harga minyak Brent mencapai US$117.42 per barel atau naik lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Maka dari itu, menurut laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2022, jika subsidi BBM benar-benar dihentikan, Indonesia dapat menghemat 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau jumlah nilai dari Indonesia. 

Pasalnya, selama ini subsidi BBM dinilai terlalu menguntungkan rumah tangga menengah dan atas. Dilansir dari Bisnis, kedua kelas konsumen ini menyerap konsumsi BBM hingga 42-73 persen solar. 

Selain itu, Bank Dunia juga menyoroti kenaikan tarif PPN yang tentunya akan berdampak pada masyarakat miskin secara langsung. Menurut laporannya, kebijakan ini dapat meningkatkan kemiskinan hingga 0,27 poin persentase, atau 0,7 juta orang. 

Sebagai gantinya, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin dan penjual makanan yang memang dinilai kurang mampu. Jika bantuan dunia ini diberikan pada 23 juta rumah tangga, hanya akan berpengaruh 0,5 persen dari PDB.

“Atas dasar itu, pemerintah perlu memberikan bantuan tunai langsung ke 23 juta rumah tangga miskin dan penjual makanan untuk mengatasi peningkatan biaya hidup akibat kenaikan PPN,” uujar World Bank dalam risetnya. 

Lebih lanjut, Bank Dunia menyarankan adanya pembatasan volume solar bersubsidi dan penyediaan LPG 3 kg. Hal ini dimaksudkan agar pemberian subsidi yang tepat sasaran. 

“Batas tersebut harus ditetapkan pada tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bahan bakar tahunan dari rumah tangga yang memenuhi syarat, keluarga nelayan dan petani, dan usaha mikro,” ujar laporan Bank Dunia.