Context.id, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa 82 persen masyarakat Papua menyetujui wacana pemekaran wilayah.
Hasil tersebut diakuinya berdasarkan survei dari lembaga kepresidenan.

“Hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua minta pemekaran,” ujar Mahfud seusai mendampingi Presiden Jokowi menyambut delegasi Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, Senin (25/4/2022).

Sayangnya beberapa pihak mempertanyakan survei kepresidenan tersebut, salah satunya Majelis Rakyat Papua (MRP). Pasalnya, tidak disebutkan secara spesifik lembaga survei apa yang dimaksud dan siapa yang mengkaji. 

Terlepas dari hal tersebut, Mahfud mewakili Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemekaran daerah otonomi baru (DOB) tingkat provinsi di Papua memang menjadi prioritas karena dirasa paling penting. Hal ini dikarenakan tidak hanya Papua yang dimohonkan untuk dilakukan pemekaran, tetapi adapula 354 permohonan pemekaran lainnya.

“Ada 354 permohonan pemekaran dan berdasar kepentingan di Papua, kita mengambilkan untuk tiga provinsi baru,” ujar Mahfud lagi.

Sebelumnya pada Selasa (14/4/2022), DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur adanya tambahan tiga provinsi baru di Indonesia, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

“Setelah kita mendengarkan pendapat semua fraksi dan menyatakan setuju. Apakah hasil harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi dalam rapat.

“Setuju” jawab para peserta rapat pleno.

Penamaan tiga calon provinsi baru di Papua itu diusulkan dan disesuaikan dengan wilayah adat. 
Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan ibu kota Merauke. Lalu Provinsi Papua Tengah akan dinamakan Meepago dengan ibu kota Timika. Sementara Provinsi Papua Pegunungan Tenngah akan diberi nama Lapago dengan ibukota Wamena.