Context.id, JAKARTA - Program makan siang gratis dinilai akan membebani keuangan Indonesia. Pasalnya, program makan siang ini akan menambah pengeluaran negara. 

Perkiraan awal menunjukkan kebutuhan anggaran mencapai Rp460 triliun, setara 7,23% dari total belanja negara dalam APBN 2024 (Rp3.325,1 triliun).

Eisha Maghfiruha Rachbini, Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef mengatakan program makan siang gratis dikhawatirkan menciptakan jebakan fiskal atau beban berkelanjutan bagi APBN di masa depan. 

"Pemerintah terikat pada komitmen jangka panjang sehingga perlu memastikan pendanaan program ini secara berkelanjutan tanpa membebani generasi mendatang," ujarnya. 

Dirinya melihat kekhawatiran itu muncul karena kurangnya kejelasan mengenai sumber pendanaan program sehingga ada ketidakpastian dalam pengelolaan fiskal.

"Belum lagi soal kekhawatiran terhadap efisiensi dan defisit terkait potensi kebocoran dan inefisiensi dalam pelaksanaan program. Makan siang gratis perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam konteks prioritas belanja negara tanpa mengalihkan dana dari program lain yang penting," jelasnya. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Selain menciptakan jebakan fiskal, program makan siang gratis berdampak besar terhadap neraca perdagangan karena akan meningkatkan impor bahan makanan sehingga berpengaruh pada nilai tukar dan cadangan devisa negara. 

“Peningkatan belanja ini berpotensi memperbesar defisit fiskal dan mendorong pemerintah untuk menambah utang. Pada 2023, defisit fiskal mencapai 1,65% terhadap PDB, dengan total utang Rp347,6 triliun," ujarnya. 

Di sisi lain, utang nasional Indonesia sudah mencapai Rp7.700 triliun per Maret 2024. Penambahan utang untuk program ini dikhawatirkan akan memperburuk situasi fiskal dan membebani stabilitas ekonomi.